Dampak Politik dan Keamanan dalam Pembantaian Armada Kebebasan

Sunday, 6 June 2010

print this page
send email
Sejumlah menteri senior Zionis mengecam keras cara pengambilan keputusan sebelum aksi pembajakan konvoi kapal kemanusiaan internasional yang menuju Jalur Gaza. Mereka mengatakan dalam berbagai pembicaraan secara terpisah, bahwa Menteri Perang Ehud Barak adalah orang yang mengambil keputusan sendiri tentang cara melakukan operasi ini, telah menyampaikan hal itu kepada Perdana Menteri "Benjamin Netanyahu" yang menyetujui rencana tersebut, tanpa menyampaikan hal tersebut kepada dewan kecil kabinet atau tim tujuh menteri!

Sebagian anggota tim tujuh menteri mengatakan bahwa pertemuan yang diadakan oleh tim tujuh, hanya satu hari sebelum keberangkatan Netanyahu ke Eropa, sama sekali tidak pernah membahas masalah konvoi kapal-kapal armada kebebasan, dia juga tidak mengajukan alternatif-alternaif tindakan yang dilakukan, setelah itu diadakan sebuah pertemuan lain yang dihadiri sejumlah menteri yang hanya fokus pada isu-isu media.

Para menteri dari tim tujuh menyatakan bahwa musyawarah yang terjadi di pemerintah berakhir dengan persetujuan awal untuk tidak membiarkan konvoi kapal-kapal armada kebebasan sampai ke Jalur Gaza, namun tidak dibahas cara tindakan yang dilakukan.

Dalam pada itu, ketua oposisi Tzipi Livni menyerukan untuk tidak mengkritik para prajurit militer "Israel", namun kritikan itu harus ditujukan ke level politik dan pentingnya menjauhkan militer dari apa yang disebutnya "api perdebatan publik".

Intisari Pelajaran

Ketua Komisi Luar Negeri dan Keamanan di Parlemen Israel “Knesset” dari partai Kadima, Tzachi Hanegbi, menegaskan ada banyak pertanyaan di bidang intelijen dan operasional yang harus dijawab, dengan tujua untuk mengambil intisasi pelajaran dari operasi ini.

Sementara Menteri Yossi Peled, dari partai Likud, menyerukan untuk mengevaluasi diri. Dia mengingatkan terjadinya pemutusan hubungan Israel dengan Turki. Dia menegaskan pentingnya melakukan tindakan untuk meluruskan krisis antara dua negara.

Kepala Bidang Politik dan Keamanan Departemen Pertahanan, Amos Gilad, adalah tokoh yang paling berani ketika ia mengatakan bahwa militer akan melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan dalam operasi pembajakan kapal-kapal armada kebebasan dan akan mengambil intisari pelajaran dari operasi tersebut.

Ketua Fraksi partai Meretz, Haim Oron, menyerukan untuk diadakan sebuah diskusi tentang pembentukan sebuah komisi penyelidikan dalam proses pengambil-alihan konvoi kapal-kapal armada kebebasan. Dia meminta dilakukan pencari fakta seputar proses pengambilan keputusan, keselamatan berpikir, dan instruksi yang dikeluarkan untuk angkatan bersenjata, yang mengakibatkan hasil yang tragis dari operasi ini, katanya.

Menteri Keuangan Israel Yuval Steinitz, dari partai Likud, menegaskan pentingnya mengeksplorasi fakta-fakta tentang perampasan konvoi kapal-kapal armada kebebasan, dalam rangka untuk menarik pelajaran operasi tersebut, namun dia memperingatkan tindakan menyalahkan diri yang membahayakan dan berlebihan.

Sementara itu, Jenderal Yigal Varssler, penasihat sejumlah kepala pemerintahan Zionis untuk urusan terorisme, dia menegaskan bahwasanya dilarang membentuk sebuah komisi penyelidikan resmi atas apa yang terjadi (dalam operasi perampasan kapal-kapal armada kebebasan), namun yang harus dilakukan adalah membentuk komisi penyelidikan internal untuk memeriksa apa yang terjadi secara pasti, tanpa terlibat dalam pelecehan politik dan menggulingkan para pemimpin.

Mantan juru bicara militer di militer Zionis, saat ini menjadi anggota Knesset dari partai Kadima, menyalahkan perilaku media Israel, dan keterlambatan menyampaikan beritanya, di mana sejak awal operasi Israel mengalami kesalahan bencana terbesar, yaitu bahwa informasi yang keluar sangat sedikit dan terlambat.

Jelas bahwa mereka menunggu terlalu lama, setelah berita yang lainnya menguasai televisi dan kantor berita di seluruh dunia. Inilah yang banyak memperburuk Israel. Dia mengatakan: sekarang saya melihat upaya-upaya besar yang dilakukan untuk memperbaiki apa yang terjadi, tetapi upaya ini mungkin tidak sekualitas dan sesempurna upaya yang akan dikerahkan di awal-awal.

Pelengseran Ehud Barak

Sementara itu, anggota Knesset Daniel Ben Simon dari Partai Buruh meminta pengunduran diri ketua partainya, Menteri Pertahanan Ehud Barak sebagai akibat dari apa yang disebutnya kegagalan dalam menguasai kapal-kapal armada kebebasan. Dia mengatakan: Saya kira dalam kasus seperti ini Barack menyelenggaran sebuah konferensi pers dan mengumumkan secara jelas "telah gagal". Saya pikir Barack harus segera meninggalkan (pemerintahan), hari ini Israel dalam situasi sakit di bawah pemimpin yang tidak baik!

Namun, Wakil Menteri Pertahanan Matan Vilnai menyerang seruan-seruan yang menuntut pengunduran diri Ehud Barak. Dia mengatakan: mereka yang meminta (pengunduran diri Barak) tidak mengerti bagaimana mengendalikan kapal penangkap ikan di laut, dan tidak pernah basah tubuh mereka satu hari pun di air. Ini adalah sebuah isyarat yang ironis bahwa alasan tuntuan tersebut adalah perampasan armada kapal-kapal Turki.

Di sisi lain, para analis politik Zionis meprediksi bahwa tuntutan-tuntutan yang meminta pengunduran diri Ehud Barak kan sia-sia karena peristiwa ini tidak dipandang sebagai pukulan besar bagi pimpinan politik. Dia menyangsikan kekhawatiran terjadinya ketidakpastian politik di dalam internal Israel setelah peristiwa yang terjadi di laut Mediterania. Pernyataan-pernyataan ini telah mendapatkan penolakan dari kalangan keamanan yang mengatakan bahwa tidak Barrak mengundurkan diri, namun yang penting adalah mengambil intisasi pelajaran dari kegagalan yang telah terjadi.

Dikutip dari para tokoh angkatan laut Zionis tiga klaim utama, yaitu:

1 - Menteri pertahanan terlibat dalam setiap proses yang kecil maupun yang besar dalam rincian operasi secara keseluruhan, dari awal sampai akhir, dan karenanya setiap keberhasilan atau kegagalan pada operasi dialah yang paling bertanggung jawab!

2 - Menteri pertahanan adalah yang harus menentukan metode tindakan di lapangan: menghadang di tengah laut, penguasaan medan, senjata yang harus dimiliki oleh anggota bawah tanah Israel, dan konsekuensi operasi secara diplomatik!

3 – Berdasarkan laporan lapangan yang lebih awal, ke ruang operasi, jika itu benar-benar ada, mengapa tidak dikeluarkan sebuah keputusan perintah kepada pesawat perang Israel dari atas kapal Turki, Marmara, untuk menembakkan gas air mata ke arah para aktivis solidaritas internasional, dan membubarkan mereka, menjelang pelaksanaan aksi pendaratan dari udara ke laut!

Oleh karena itu, kalangan keamanan terus melakukan kritik pada tingkat politik Israel dengan mengatakan: para prajurit tempur tidak harus melaksanakan tugas lapangan saja, karena mereka bekerja harus mempertimbangkan konsekuensi politik dan diplomatik, kalau tidak di mana peran yang ditugaskan kepada menteri pertahanan dan perdana menteri?

Yang paling berbahaya dari itu semua, ke mana para “menteri keamanan” di pemerintahan Israel menghilang? Ke mana mereka melarikan diri dari konfrontasi informasi ini? Mulai dari PM Benjamin Netanyahu, yang merupakan jenderalnya para purnawirawan, kemudian Menteri Pertahanan, Menteri urusan Strategis Jenderal Purnawirawan Moshe Ya'alon, Wakil Perdana Menteri Benny Begin, dan menteri non depertemen, Yossi Peled, yang juga jenderal purnawirawan? Demikian seperti ditulis dalam laporan Pusat Pelayanan Pemantauan Media Israel, 2 Juni 2010. (asw)
SUMBER

0 comments:

Post a Comment